cultur stelsel

Cultur Stelsel

Oleh Muhammad Abdul Aziz
Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta


BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 19 Agustus 1816, berlangsung penyerahan kuasa atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Pihak Inggris diwakili oleh John Fendall. Pihak Belanda diwakili komisaris jenderal yang terdiri atasMr. Elout, van der Capellen, dan Buyskes. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama berkuasa, pemerintah kolonial Hindia Belanda menanamkan pengaruhnya di berbagai wilayah Indonesia. Semakin merosotnya kekuasaan para penguasa pribumi membuat pengaruh itu membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh itu mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kebijakan yang paling terkenal sehingga mampu mengubah keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia adalah kebijakan cultuurstelsel. Kebijakan cultuurstelsel ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, tetapi tidak diberi hasil yang layak untuk melangsungkan kehidupan, akibatnya banyak rakyat Indonesia yang menderita dan kelaparan.

Kebijakan cultuurstelsel harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa IPS agar kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Maka dari itu penulis menyadari akan pentingnya hal ini untuk disampaikan kepada mahasiswa melalui makalah ini. 

B.       Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan cultuurstelsel?

2.      Apa saja penyebab dari culturstelsel?

3.      Bagaimana pelaksanaan cultuurstelsel?

4.      Bagaimana dampak dari cultuurstelsel?

C.       Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian cultuurstelsel.

2.      Untuk mengetahui penyebab cultuurstelsel.

3.      Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan cultuurstelsel.

4.      Untuk mengetahui dampak dari cultuurstelsel.

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Pengertian Cultuurstelsel

Tanam paksa atau cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, Kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

B.        Penyebab Cultuurstelsel

Selama masa antara 1816 dan 1830 pemerintah belanda gagal dalam usahanya untuk mempraktekkan gagasan-gagasan liberal. Hal itu disebabkan karena tujuan utama yang harus dilakukannya adalah mengeksploitasi tanah jajahan untuk dapat memberikan keuntungan terhadap negerinya. Disamping itu juga karena kurangnya pengertian terhadap suasana masyarakat Jawa. Sementara itu pada tahun 1830 keadaan di tanah jajahan dan di Negeri Belanda sangat buruk. Pemberontakan Belgia dan Perang Diponegoro telah banyak memakan biaya, sehingga beban hutang Negeri Belanda semakin besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Van Den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada soal peningkatan produksi tanaman eksport yang selama sistem pajak tidak berjalan. Mengingat negeri belanda pada waktu itu tidak mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik, maka yang perlu dilakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Penanaman itu bukan dilakukan secara bebas, tetapi dengan sistem paksa. Hal ini dilakukan oleh Van Den Bosch setelah melihat kegagalan sistem pajak-tanah. Apa yang kemudian dilakukan Van Den Bosch itu kemudian terkenal dengan sistem tanam paksa atau dengan nama resminya cultuurstelsel.

C.        Pelaksanaan Cultuurstelsel

Kebijakan ekonomi konservatif yang terkenal adalah Cultuurstelsel. Cultuurstelsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dari Indonesia dalam waktu relatif singkat. Untuk itu pemerintah, kolonial mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusahakan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia (tanaman berkualitas ekspor). Jenis tanaman yang diusahakan harus mengikuti ketentuan pemerintah kolonial.

Pokok-pokok peraturan tanam wajib (cultuurstelsel) :

1.      Rakyat di wajibkan menyediakan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib (tanaman berkualitas ekspor). Seperti : trauma (nila), tebu, tembakau, kopi.

2.      Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3.      Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar akan dibayarkan kembali kepada rakyat.

4.      Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi.

5.      Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah.

6.      Kegagalan panen tanaman wajib akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

7.      Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung dari para penguasa pribumi. Pegawai-pegawai belanda mengawasi secara umum jalannya penggarapan dan pengangkutan.

Dari kebijakan-kebijakan ini mengakibatkan surplus ekspor (sesudah dikurangi impor) sebagai hasil cultuurstelsel tercatat berjumlah 781 juta Gulden dalam periode 1840-1875 dan melonjak luar biasa ketika terjadi pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera, yaitu menjadi 3,3 milyar gulden dalam periode 1915-1920 (Hatta, 1972), namun demikian tanam paksa ini tidak memberikan kemakmuran bagi negara jajahannya.

Hatta (1972) melaporkan bahwa upah buruh perkebunan pada tahun 20an adalah sekitar 50 sen per harinya, sedangkan dividen yang diterima oleh pemegang saham modal swasta di negeri Belanda di Negeri Belanda rata-rata berada di atas 40%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan produktivitas buruh Indonesia bukan dinikmati oleh penduduk negeri ini, tetapi oleh para pemegang saham bangsa Belanda di Negeri Belanda.

Contoh lain akibat penindasan dan diskriminasi secara ekonomi ini, Hatta juga melaporkan bahwa tahun 1925 pengeluaran pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak Indonesia hanya 32 sen per kapita. Sedangkan untuk pendidikan anak-anak Belanda di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memberikan sebanyak 75 gulden per kapita atau lebih besar 225 persen. Perbedaan yang mencolok ini mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan antara bumiputera dengan bangsa belanda.

Kemelaratan dan kesengsaraan yang di derita oleh rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa itu pada umumnya  tidak diketahui oleh rakyat belanda. Namun, lambat laun rakyat belanda mulai mengetahui keadaan yang sebenarnya di Indonesia. Berita-berita mengenai tindakan sewenang-wenang dari pegawai pemerintah kolonial dan penderitaan yang dialami penduduk Indonesia akhirnya sampai juga ke Belanda. Berita-berita itu mengundang kecaman dari para pendukung liberalisme. Mereka terdiri atas kalangan humanisme dan kapitalis. Berkat kecaman dari kaum liberal tersebut, akhirnya pemerintah menghapuskan Cultuurstelsel sekalipun secara berangsur-angsur.

Proses penghapusan Cultuurstelsel adalah sebagai berikut :

·         Pada tahun 1860, penghapusan tanam paksa lada

·         Pada tahun 1865, penghapusan tanam paksa untuk teh dan nila

·         Pada tahun 1870, hampir semua jenis tanaman paksa telah dihapuskan, kecuali tanam paksa kopi di Priangan. 

D.       Dampak Cultuurstelsel

Akibat langsung yang diterima oleh penduduk Indonesia dari sistem tanam paksa sangat jelas, yaitu kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan adalah nasib pahit yang harus diderita oleh bpenduduk dari sistem tanam paksa. Beban pajak yang berat, panen yang gagal, dan pemaksaan bekerja yang sewenang-wenang telah membawa malapetaka penduduk di berbagai tempat. Di Cirebon keadaan yang demikian itu telah menimbulkan bahaya kelaparan sehingga ribuan pendududk terpaksa harus mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian juga penduduk Demak(1848) dan Grobogan (1849),mengalami bahaya kelaparan yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran, selain itu adanya tanam paksa juga mengakibatkan adanya wabah penyakit.

Kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Indonesia itu pada umumnya tidak diketahui oleh rakyat belanda.mereka hanya mengakui bahwa tanam paksa itu telah membawa kemakmuran bagi rakyat Belanda. Baru sekitar tahun 1850 lambat laun rakyat Belanda mendengar  berita tentang tindakan sewenang-wenang bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia. Akibatnya timbulah perhatian orang yang maju untuk mengajukan ktitik dan kecaman terhadap pemerintah.mereka juga melancarkan gerakan untuk menentang dan menghapuskna tanam paksa. Mereka itu sebagian besar berasal dari penganut paham liberalisme. Perdebatan di Negeri Belanda mengenai sistem tanam paksa menjadi hangat. Tokoh-tokoh yang menentang sistem tanam paksa itu antara lain Baron Van Hoevel, Vitalis dan lainya. Kaum penentang sistem tanam paksa semakin keras setelah adaanya penerbitan buku yang membenerkan penderitaan masyarakat Jawa yang disebabkan oleh penyelewengan dan penyalahgunaan pemerintah di bawah sistem tanam paksa. Buku itu adalah Max Haveler yang ditulis oleh E.Doewes Dekker  yang  nama samaranya adalah Multatuli. Dia adalah seorang bekas  pegawai kolonial yang pernah bertugas di Jawa.

Berkat kecaman dari kaum liberal tersebut maka pemerintah terpaksa harus membuka mata untuk memperhatikan penderitaan masyarakat Jawa. Pada Akhirnya Pemerintah harus menghapuskan sistem tanam paksa, namun secara berangsur-angsur. Apabila sistem tanam paksa telah mendatangkan malapetaka dan penderitaan bagi rakyat Indonesia maka sebaliknya bagi rakyat Belanda Di Belanda tanam paksa telah mendatangkan kemakmuran yang besar, dengan cepat penghasilan pemerintah Belanda meningkat. Sehingga kas Negara yang semula Kosong menjadi cepat berisi. Hutang-hutang belanda dapat terlunasi. Selain itu tanam paksa telah meningkatkan peralatan perkapalan dan perdagangan di Belanda. Kota Amsterdam dibangun sebagai pusat pasaran dunia bagi hasil tanama daerah tropika.

Sekalipun pada dasarnya sistem tanam paksa sama dengan sistem yang dijalankan oleh VOC sebelumnya, pengaruh tanam paksa lebih dalam dari pada sistem pada VOC sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kedua sistem tersebut, dalam penggalian kekayaanVOC hanya berhubungan dengan para raja-raja atau bupati-bupati sedangkan dalam sistem tanam paksa pemerintah dapat berhubungan sampai kepada tingkat desa, sehingga pengaruh pemerintah kolonial sampai di daerah pedesaan. Oleh karena itu tanam paksa menimbulkan berbagai perubahan dalam peri kehidupandi kalangan masyarakat Jawa. Sementara itu lalulintas Ekonomi-uang mulai meresap di daerah pedesaan, sistem pekerja upahan mulai dikenal, serta sistem penyewaan tanah kepada pengusaha barat yang dibayar dengan uang mulai dikenal pula. Perubahan-perubahan semacam itu makin meluas setelah politik kolonial liberal dijalankan oleh pemerintah Belanda. Masa itu disebut juga zaman liberalisme, yang berlangsung dari tahun 1870-1900.

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Tanam paksa atau cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

            Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Van Den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada soal peningkatan produksi tanaman eksport yang selama sistem pajak tidak berjalan. Mengingat negeri belanda pada waktu itu tidak mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik, maka yang perlu dilakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Penanaman itu bukan dilakukan secara bebas, tetapi dengan sistem paksa.

Kemelaratan dan kesengsaraan yang di derita oleh rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa itu pada umumnya  tidak diketahui oleh rakyat belanda. Namun, lambat laun rakyat belanda mulai mengetahui keadaan yang sebenarnya di Indonesia. Berita-berita mengenai tindakan sewenang-wenang dari pegawai pemerintah kolonial dan penderitaan yang dialami penduduk Indonesia akhirnya sampai juga ke Belanda. Berita-berita itu mengundang kecaman dari para pendukung liberalisme. Mereka terdiri atas kalangan humanisme dan kapitalis. Berkat kecaman dari kaum liberal tersebut, akhirnya pemerintah menghapuskan Cultuurstelsel sekalipun secara berangsur-angsur.

Akibat langsung yang diterima oleh penduduk Indonesia dari sistem tanam paksa sangat jelas, yaitu kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan adalah nasib pahit yang harus diderita oleh bpenduduk dari sistem tanam paksa. Beban pajak yang berat, panen yang gagal, dan pemaksaan bekerja yang sewenang-wenang telah membawa malapetaka penduduk di berbagai tempat. Di Cirebon keadaan yang demikian itu telah menimbulkan bahaya kelaparan sehingga ribuan pendududk terpaksa harus mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian juga penduduk Demak(1848) dan Grobogan (1849),mengalami bahaya kelaparan yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran, selain itu adanya tanam paksa juga mengakibatkan adanya wabah penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Cultuurstelsel/ Tanam Paksa 1830. Diakses dari http://umum.kompasiana.com /2009/08/24/cultuurstelsel-tanam-paksa-1830/ pada tanggal 9 Maret 2011.

Matroji. 2004. Sejarah untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.

Muljana, Slamet. 1968. Nasionalisme  Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia. Jakarta: P. N. Balai Pustaka.

Notosusanto, Nugroho dan Yusman Basri. 1980. Sejarah Nasional Indonesia. Bandung: Nv. Masa Baru.

Pane, Sanusi. 1976. Sedjarah Indonesia II. Bogor: P. N. Balai Pustaka.